Salah satu agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR pada masa persidangan I Tahun Sidang 2014-2019 ke Badan Pengusahaan Batam antara lain meninjau pembangunan proyek dermaga utara Batu ampar Batam dan ke pelabuhan minyak Kabil serta ke pelabuhan dermaga Sekupang Senen (1/12).    

Ketua Komisi VI DPR yang sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Achmad Hafisz Tohir mengatakan, bahwa Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusi Dewan dalam rangka melakukan pengawasan program dan kebijakan Pemerintah.

Tim Kunker Spesifik  Komisi VI DPR ke Batam tersebut diikuti oleh anggota Komisi VI antara Ketua Tim Achmad Hafisz Tohir, Wakil Ketua  Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra, Anggota Khilmi dari Gerindra, Sartono dari F.PD, Ambar Tjahyono, F. PD, Nasril Bahar, F. PAN, M.Nasim Khan, F. PKB, Kholilurahman, F.  PKB, Tifatul Sembiring, F. PKS, Iskandar D Syaichu F.PPP, Slamet Junaedi dari F. Nasdem.

Politisi PAN Achmad Hafisz menambahkan, kawasan Batam sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2007 telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas selama jangka waktu 70 tahun. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini yang meliputi Pulau Batam, Pulau Tomton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Barias beserta gugusannya.

Hafisz mengemukakan, sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 telah ditentukan bahwa di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.             

Dia mengatakan, bahwa Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai pihak yang pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki visi untuk menjadi pengelola Kawasan, tujuan inventasi terbaik di Asia Pasifik.

"Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BP Batam harus memiliki misi untuk menyediakan jasa kepelabuhanan kelas dunia menjadikan Batam sebagai kawasan investasi yang berdaya saing internasional, dan menyediakan sumber daya organisasi yang profesional,"ujarnya.

Peran BP Batam sendiri akan semakin penting terutama terkait pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Pada saat pemberlakuan MEA tersebut peluang investasi akan terbuka semakin besar.  "Namun perlu di ingat bahwa tantangan dalam era ekonomi terbuka ASEAN tersebut juga semakin besar,"kata Hafisz.       

Ketua Komisi VI DPR ini mengharapkan Komisi VI dapat memperoleh gambaran secara langsung dari jajaran BP Batam yang ada, dan mengenai perkembangan usaha, permasalahan, beserta upaya pemecahannya. Selain itu hal yang tidak kalah penting adalah strategi dan rencara BP Batam untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. (Spy). foto : Supriyanto/Parle/hr.